Wednesday , 23 May 2018

Home » EKBIS » KPPU Tindak tegas Persaingan Usaha yang Tidak Wajar
KPPU Tindak tegas Persaingan Usaha yang Tidak Wajar

KPPU Tindak tegas Persaingan Usaha yang Tidak Wajar

dok.Istimewa

December 28, 2017 12:14 pm by: Category: EKBIS Leave a comment A+ / A-

Jakarta, INEWSAIR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017 menyatakan jika saat ini masih terdapat kesenjangan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam RPJMN (7,1) dengan kondisi aktual (5,0) hingga akhir tahun 2017 ini.

Menurut Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf “Sebagai upaya mereduksi kesenjangan pertumbuhan ekonomi, sepanjang 2017 KPPU fokus pada resources,baik upaya penegakan hukum maupun pencegahan pada 5 sektor prioritas, yaikni: pangan, energi, infrastruktur dan logistik, pendidikan dan kesehatan, serta perbankan dan keuangan,” saat di temui Inewsair di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Di sektor pangan, KPPU akan memberikan perhatian lebih mengingat sektor pangan yang dikonsumsi masyarakat selama ini rentan mengalami fluktuasi harga dengan tren yang terus meningkat, sehingga mendorong inflasi.

“Dalam beberapa tahun belakangan ini KPPU lebih giat turun ke masyarakat guna mencermati fluktuasi harga pangan dengan tren yang terus naik. Saat semua kementerian menyatakan ketersediaan pasokan pangan cukup, Namun faktanya justru terjadi kenaikan harga, Untuk itu KPPU mulai meneliti ada tidaknya upaya pengaturan yang dilakukan pelaku usaha tertentu, jika terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat maka KPPU lakukan penegakan hukum,” tegas Syarkawi.

Bahaya Oligarki Ekonomi

Syarkawi menyatakan oligarki cenderung membuat pasar terkonsentrasi yang mengakibatkan praktik monopoli dan kartel atau persekongkolan antarusaha dalam mengatur harga sehingga konsumen membayar dalam tingkat harga yang tidak wajar.

Sejak reformasi, perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata tidak banyak berubah. Sebab, ekonomi masih dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok atau perseorangan tertentu (oligarki).

Hal ini dinilai menjadi hambatan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan. Apalagi sumber pendapatan dari kelompok tertentu tersebut berasal dari sumber daya alam, di mana ketika harga komoditas turun otomatis perekonomian melambat.

“Ketergantungannya terhadap sumber daya material yang berbasis bahan baku dibandingkan dengan inovasi pengembangan industri itu lebih dominan. Jadi begitu harga komoditi jatuh karena kita ketergantungan terhadap bahan baku maka kemudian ikut jatuh juga,” kata Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta.

Lebih gawat lagi, oligarki ekonomi berpotensi terjadi di semua sektor selama masih adanya pelaku oligarki. Pelaku ini memiliki kapital yang besar didukung kemampuan jaringan yang mumpuni, mudah berkomunikasi dengan pengambil kebijakan di pemerintah atau pihak-pihak yang bisa memuluskan keinginan mereka.

“Menurut saya okigarki itu bencana bukan hanya bahaya. Negara ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi, dan bagaimana bisa terjadi agar gap generation kita tidak terlalu tinggi,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahadalia di kesempatan yang sama.

Selain itu, oligarki membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa tumbuh berkembang. Sebab setiap kali UMKM ingin naik ke atas akan berbenturan dengan pelaku oligarki yang sudah merajai banyak sektor.

Untuk itu Bahlil meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU) merevisi dan memperkuat aturan serta membuat kebijakan mengenai hal ini. Sebab, jika hanya dilakukan penyelidikan saja tanpa penindakan yang membuat efek jera, oligarki ini akan terus berlanjut.

“Makanya kita dari Hipmi mengusulkan agar penguatan lembaga KPPU itu penting sebagai instrumen negara dalam rangka memberikan efek jera bagi oknum-oknum kelompok tertentu yang mencoba untuk memonopoli, monopoli kan namanya oligarki,” ucapnya.

Begitupula dengan pentingnya kesadaran moral kelompok-kelompok yang ditekan bahwa pihaknya telah diserang secara kolektif. “Ada kesadaran moral. Kesadaran kita kalau sudah diserang secara kolektif. Bahwa kita hidup ini tidak hanya untuk diri kita atau kelompok tapi kita hidup untuk negara,” pungkasnya.(REO)

 

KPPU Tindak tegas Persaingan Usaha yang Tidak Wajar Reviewed by on . Jakarta, INEWSAIR - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017 menyatakan jika saat ini masih terdapat kesenjangan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi Indones Jakarta, INEWSAIR - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2017 menyatakan jika saat ini masih terdapat kesenjangan antara proyeksi pertumbuhan ekonomi Indones Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top