Tuesday , 14 August 2018

Home » NEWS » NASIONAL » KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Purwakarta
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Purwakarta

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Purwakarta

dok.istimewa

April 1, 2018 2:52 pm by: Category: NASIONAL, NEWS Leave a comment A+ / A-

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat. Begitu pun terhadap Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) yang melaporkan adanya dugaan korupsi pembangunan Islamic Center dan dana CSR di Purwakarta. Namun Saut menyebut saat ini pihaknya masih menelaah laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku di KPK.

“Saya harus cek dulu itu (laporan dari Komunitas Peduli Purwakarta (KPP),” ujar Saut saat dikonfirmasi, Jumat (30/3/).

Saut mengakui, suatu kasus korupsi terungkap bermula dari pengaduan masyarakat. Namun ada serangkaian proses yang cukup panjang yang dilakukan sejumlah unsur di KPK untuk masuk ke tahap penyidikan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Setiap laporan yang diterima KPK akan melalui Dumas (pengaduan masyarakat) dan akan dilakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan keterangan maka KPK melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut layak naik ke tahap penyelidikan atau tidak.

Rapat ekspose dalam tahap ini melibatkan Direktur Pengaduan Masyarakat, penyelidik, deputi, dan para pimpinan KPK. Setelah ditemukan gambaran ada tindak pidana maka kasus tersebut akan naik ke penyelidikan. Di tahap penyelidikan, penyelidik mulai mencari alat bukti hingga ditemukan lebih dari dua alat bukti. Bukti-bukti itu bisa berupa dokumen maupun keterangan sejumlah pihak.

Di tahap ini, penyelidik memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dan memiliki informasi terkait apa yang tengah diselidiki untuk dimintai keterangannya. Di tahap ini penyelidik juga membidik calon tersangka.

Pada tahap itu, rapat ekspose kembali dilakukan untuk menentukan apakah status penyelidikan sudah cukup diubah menjadi penyidikan. Ekspose dilakukan di hadapan semua pimpinan, deputi, penyelidik, dan penyidik di KPK. Dalam gelar perkara itu, setiap unsur dipersilakan untuk memberikan pendapat soal perkara itu.Ketentuan untuk menaikkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan mengacu pada Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup maka naik ke penyidikan dan ditentukan siapa tersangkanya.Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik akan memanggil sejumlah saksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Saksi akan dikonfirmasi tentang beberapa hal mengenai informasi yang sejak awal dimiliki penyidik maupun informasi lain yang didapatkan penyidik dari saksi lain. Setelah itu, tersangka juga akan diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai informasi berdasarkan keterangan para saksi tersebut.

Saut menegaskan, KPK mendukung setiap adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi termasuk dari KPP. Karena hingga saat ini kesadaran masyarakat akan penuntasan korupsi masih lambat perubahannya. Tidak heran tingkat kejahatan korupsi masih tinggi. Ditambah juga sumber daya masyakarat (SDM) yang ada di KPK masih sangat minim. Oleh karena itu Saut meminta agar pegawai KPK terus ditambah agar sebanding dengan jumlah wilayah, penduduk dan dana negara yang dikeluarkan setahunnya.

“Pegawai KPK harus diperbanyak. Paling minim 10 ribu – 20 ribu pegawai dengan dana 0,5% APBN, agar KPK bisa memperbanyak case building dan OTT nya. Biar cepat jera para pelaku korupsi,” paparnya.

Seperti diketahui Ketua KPP Munawar Cholil mengaku akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi untuk proyek Bankeu anggaran 2017 senilai Rp 43 miliar ke KPK. Proyek tersebut dilakukan di era kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Mantan Sekda Purwakarta, Padil Karsoma pun berharap KPK bisa segera mengusut berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Pemda Purwakarta. “Kita berharap KPK segera turun ke Purwakarta. Sehingga kelak akan terjadi perubahan yang baik untuk Purwakarta.”

Padil Karsoma, menegaskan, pihaknya siap dipanggil KPK untuk menjelaskan proyek Bankeu yang diduga sarat korupsi. “Saya otomatis nanti dipanggil sebagai saksi. Dan kami siap,” tegasnya.

Padil, mundur dari jabatan sebagai Sekda karena ikut dalam Pilkada Purwakarta tahun ini. Ia berpasangan dengan Acep Maman, Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta. Padil maju diusung oleh PPP dan PDIP. Akhir-akhir ini, Padil sebagai mantan pejabat penting Purwakarta sering bersuara nyaring. Pekan lalu ia menolak untuk tandatangan pencairan pembayaran proyek Bankeu kepada desa-desa senilai Rp 43 miliar. Padil menolak karena proyek-proyek itu diduga bermasalah.

Kemarin Padil membuat pernyataan pedas terkait pembangunan masjid Cikopo senilai Rp 32 miliar. Menurutnya, proses tender proyek yang dimenangkan oleh PT Putra Cipariuk Mandiri itu bermasalah. PT Cipariuk adalah perusahaan milik Haji Aming, lawan Padil dalam Pilkada saat ini.(RES)

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Purwakarta Reviewed by on . Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top